Jogja Tv Tradisi Tiada Henti: BHI(BINCANG HARI INI)

Showing posts with label BHI(BINCANG HARI INI). Show all posts

Monday, October 1, 2012

Kesejahteraan Pedagang Pasar

BHI
Kesejahteraan Pedagang Pasar
Kamis 27 September 2012

Di Kabupaten Sleman terdapat sekitar 17 ribu pedang pasar tradisional yang menampung produk-produk UKM. Banyaknya para pedagang pasar ini memerlukan pembinaan agar mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan para pedagang akan tercapai jika kondisi pasar bersih, sehat dan nyaman. Untuk itu sarana dan prasarana pasar memerlukan pembenahan. Selain itu perilaku pedagang juga harus mencerminkan budaya bersih, sehat dan nyaman. Dengan kondisi yang nyaman maka pasar tradisional akan bisa bersaing dengan pasar modern. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Sleman, Dra. Tri Endah Yitnani, M.Si.

Agar pasar tradisional tidak terdesak oleh pasar modern maka dalam draff peraturan daerah ditetapkan bahwa jarak antara toko modern non waralaba dengan pasar tradisional minimal 100 meter. Walaupun keberadaan pasar modern makin marak namun pasar tradisional tidak akan kalah bersaing jika dikelola dengan baik. Hal ini karena harga barang di pasar tradisional lebih murah dan interaksi antara pedagang dengan pembeli lebih intens sehingga bisa tawar menawar.
Persoalan yang sering dihadapai oleh pedagang di pasar tradisional adalah adanya rentenir yang menjerat para pedagang. Untuk itu, pemerintah daerah wajib membantu pedagang agar tidak terjebak rentenir dengan cara bekerjasama dengan lembaga perbankan dan lembaga perkreditan.
Mengingat pentingnya pasar tradisional yang di dalamnya juga menyangkut nasib para pedagang maka diperlukan strategi dalam pembenahan pasar. Dalam waktu 10 tahun ke depan konsep pasar tradisional adalah mandiri dan berkoperasi. Artinya produk local harus menjadi tuan rumah di pasar itu sendiri dan para pedagangnya harus berserikat dalam bentuk koperasi. Untuk menuju pasar yang mandiri dan berkoperasi maka ada tiga point utama yang harus dibangun, yakni pedagangnya, institusinya (koperasi) dan fisik bangunannya. Inilah yang disebut sekolah pasar. Demikian diungkapkan oleh Kepala Pusat Studi Kewirausahaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan Direktur Sekolah Pasar, Awan Santosa, SE.. M.Sc.

Persoalan yang sering dihadapi adalah lemahnya modal yang dimiliki pedagang sehingga pedagang tidak mampu kulakan barang. Untuk itu dibentuk koperasi simpan pinjam barang sehingga pedagang bisa mengakses barang di koperasi itu. Koperasi ini dibentuk oleh Sekolah Pasar yang bekerjasama dengan Desa Mart, dan Desa Mart ini membeli barang dagangan langsung dari produsen local. Selanjutnya barang tersebut disuplay ke koperasi pasar. Dengan demikian, koperasi simpan pinjam barang menjadi grosir barang-barang yang dibutuhkan oleh pedagang.

Parapedagang yang menjadi penggerak ekonomi mikro ini tentu mengalami berbagai masalah dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini Lembaga Ombudsmen Daerah (LOD) siap membantu pedagang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hingga saat ini LOD telah menerima aduan dari empat pasar di DIY, yakni pasar beringharjo, pasar kolombo, pasar temple dan pasar godean. Pasar godean mengadukan masalah jarak antara pasar tradisional dan pasar modern yang jaraknya terlalu dekat. Selain jaraknya yang dekat, pasar modern tersebut juga menjual barang-barang yang sama dengan barang yang dijual di pasar tradisional dan harganya juga murah. Inilah tugas yang sedang diselesaikan LOD sebagai lembaga public.

Saturday, September 29, 2012

Mengapresiasi Batik Tulis Sebagai Karya Seni

BHI
Mengapresiasi Batik Tulis Sebagai Karya Seni
Kamis 27 September 2012
Seiring perkembangan teknologi telah ditemukan terobosan dalam pembuatan batik secara besar-besaran. Perkembangan teknologi ini nyata-nyata menggeser keberadaan batik tulis yang proses pembuatannya memerlukan waktu cukup lama. Hadirnya industri batik memunculkan adanya batik palsu yang menjadi rival batik asli.
Teknologi telah memunculkan adanya batik cap, batik printing, duplex print maupun tekstil motif batik. Sekilas, batik palsu tersebut mirip sekali dengan batik tulis karena memang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Namun jika dicermati, batik palsu goresannya tidak pas dan terkesan kaku. Di samping itu, antara sisi luar dan sisi dalamnya juga tidak sama. Berbeda dengan batik asli yang antara sisi luar dan dalamnya tetap sama dan goresan motifnya terlihat luwes. Demikian dijelaskan oleh Anggota Dewan Kebudayaan yang juga praktisi batik, Haryani Winotosastro.

Menyikapi maraknya batik palsu dibutuhkan perhatian pemerintah untuk memberi label pada setiap produk batik agar konsumen tidak tertipu. Dalam hal ini perajin maupun pedagang batik harus jujur dalam mencatumkan label pada produknya, misalnya label batik tulis, cap, printing, tekstil motif batik, batik kombinasi maupun duplex print. Jenis yang terakhir ini merupakan batik printing namun antara sisi luar dan dalam sama persis sehingga menyerupai batik tulis. Untuk itu dibutuhkan labelisasi yang jujur agar konsumen tidak menjadi korban penipuan.
Harga batik non tulis memang lebih murah sehingga banyak konsumen yang terpikat. Namun masyarakat harus sadar bahwa batik tulis adalah warisan budaya yang harus dijaga. Menurut Owner Apip Batik, Afif Syakur, “Batik Indonesia memiliki falasah tinggi dan berbeda dengan batik dari negara-negara lain yang tanpa makna.” Menurutnya membuat batik tulis adalah memberi nyawa dalam selembar kain. Setiap goresan batik memiliki makna religius dan budaya agar pemakainya menjadi mulia.

Bahkan bagi masyarakat Jawa batik adalah bagian hidup manusia. Sejak manusia lahir hingga meninggal selalu menggunakan batik. Mengingat begitu pentingnya batik dalam kehidupan manusia maka tidak etis jika batik tulis digantikan dengan batik palsu. Sebagai pewaris budaya, masyarakat harus berpartisipasi turut melestarikan batik asli dengan memakai batik tulis dalam setiap kesempatan. Batik tulis tidak selalu mahal, misalnya batik madura, dan batik bantulan adalah batik tulis yang harganya berkisar di bawah Rp.100.000. Batik tulis membuat pemakainya tampak elegan karena dalam setiap goresan batik tulis terkandung harapan mulia.

BHI Peringatan Hari Karangtaruna

BHI
Peringatan Hari Karangtaruna
Rabu 26 September 2012

Majunya sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Pemuda menjadi garda terdepan dalam pembangunan. Untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga yang berlandaskan spirit pengabdian kepada masyarakat. Lembaga tersebut adalah Karangtaruna.

Bertepatan dengan peringatan Hari Karangtaruna, 26 September 2012, Karangtaruna di Dhusun Jolosutra, Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul dideklarasikan oleh tokoh masyarakat setempat sebagai Dusun Kebangsaan. Hal ini tidak lepas dari kiprah muda-mudi desa tersebut yang peduli terhadap nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat di desa tersebut berupaya menggali nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Karangtaruna Desa Srimulyo memanfaatkan potensi pemuda, potensi wisata, potensi olahraga dan potensi budaya yang ada di desa Srimulyo. Demikian disampaikan oleh Ketua Karangtaruna Berprestasi Nasional 2011 Desa Srimulyo, Piyungan Bantul, Didik Joko Nugroho.

Atas kiprahnya memajukan masyarakat, Pemerintah pusat memilih Karangtaruna Desa Srimulyo sebagai karangtaruna terbaik tingkat nasional pada tahun 2011. Sebelumnya, yakni pada tahun 2005 dan 2009 Karangtaruna Desa Srimulyo juga pernah menyabet gelar juara pertama tingkat nasional. Ketua Karangtaruna Provinsi DIY, GKR Pembayun mengatakan, “Karangtaruna beranggotakan generasi muda mulai dari usia 11 tahun – 45 tahun”. Kegiatan karangtaruna lebih bersifat sosial seperti mengurangi pengangguran, memberikan pelatihan wirausaha, menggerakkan sanggar budaya dan lain-lain. Sebagai contoh adalah didirikannya kedai kopi online di Desa Srimulyo, Piyungan Bantul. Para pemuda Desa Srimulyo bersama-sama denga warga mengelola kedai kopi online dengan berpijak pada nilai-nilai sosial.

Sebagai organisasi sosial, karangtaruna memiliki dua tugas pokok, yaitu membina generasi muda dan memberikan kesejahteraan sosial. Berbagai masalah sosial seperti mencegah timbulnya permasalahan sosial, mengatasi pengangguran dan menanamkan nilai nasionalisme merupakan tanggung jawab karangtaruna. Kiprah yang dilakukan oleh Karangtaruna Desa Srimulyo bisa dijadikan inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk melakukan hal yang sama. karena tanggung jawab memajukan bangsa ada di pundak pemuda. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY Drs. Sulistya, SH., M.Si.

Thursday, September 27, 2012

BHI - Uji Kompetensi Guru

BHI
Uji Kompetensi Guru :
Upaya Memotret Kemampuan dan Keprofesionalan Guru
Senin 24 September 2012

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi sesuai bidang tugasnya. Mengacu Undang-undang ini maka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi guru-guru di Indonesia.
Di Wilayah DIY Uji Kompetensi Guru (UKG) tahap pertama telah diselenggarakan pada bulan juli 2012 dan selanjutnya UKG tahap kedua akan digelar pada bulan oktober 2012. Untuk wilayah Bantul dan Sleman UKG akan dilaksanakan pada tanggal 9-12 Oktober 2012. Sedangkan untuk Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta UKG akan digelar pada tanggal 16-19 Oktober 2012. Demikian disampaikan oleh Kepala LPMP DIY, Drs. Harmanta, M.Si.

Kepala Dinas Dikpora Provinsi DIY, Drs. Baskara Aji mengatakan, “Uji Kompetensi Guru dilaksanakan untuk memetakan kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya baik dari segi akademis maupun pedagogi”. Dari hasil UKG tahap pertama yang dilaksanakan bulan juli lalu, DIY mendapat skor nilai terbaik di seluruh Indonesia walaupun nilai rata-ratanya hanya mencapai 4,7. Namun setidaknya hasil ini bisa memacu semangat para guru dalam meningkatkan kemampuannya.

Setelah kemampuan guru dipetakan berdasarkan hasil dari UKG selanjutnya guru wajib mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan, sehingga diharapkan ke depan mutu pendidikan di Indonesia akan semakin baik.

Saturday, September 22, 2012

BHI - Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta

BHI
Kebijakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta
Senin 17 September 2012

Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen membangun ruang terbuka hijau untuk mewujudkan keseimbangan alam. Ruang terbuka hijau adalah ruang untuk paru-paru kota. Wujudnya antara lain taman kota, taman lingkungan, taman jalan, dan taman privat yang ada di tingkat rumah tangga. Saat ini, ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta sudah mencapai 34 persen. Angka ini melebihi dari target yang ditetapkan, yakni 30 persen.

Untuk mewujudkan ruang terbuka hijau Pemerintah Kota Yogyakarta membeli lahan di kampung-kampung yang digunakan untuk membuat ruang terbuka hijau sebagai public space. Namun, jika tidak tersedia lahan pemerintah akan membuat pergola untuk tanaman yang bisa meneduhkan. Ruang terbuka hijau bermanfaat untuk menyuplai kebutuhan oksigen dan juga untuk resapan air. Untuk melaksanakan program ini Kota Yogyakarta sudah mencapai ruang terbuka hijau sebanyak 34 persen. Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Ir.Eko Suryo Maharsono, MM.
Untuk melaksanakan program ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama dilakukan adalah membentuk green community atau komunitas yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, misalnya komunitas merti code, sego segawe, jari polah dan lain-lain. Jika kelompok-kelompok seperti ini sudah terbentuk maka program penghijauan akan mudah tercapai.

Kaitannya dengan program ruang terbuka hijau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta menginventarisir lahan-lahan yang bisa dikembangkan untuk ruang terbuka hijau. Tahun ini di daerah Gambiran Yogyakarta ada lahan seluas 6200 M2 yang akan digunakan untuk membuat ruang terbuka hijau. Di lahan ini akan dibangun taman yang bisa digunakan untuk kepentingan public. Pembangunan taman tersebut saat ini pada tahap detail engineering design. Selain membangun taman kota di daerah Gambiran Yogyakarta, Pemkot juga berencana akan menghidupkan kembali embung yang dulu ada di Langensari, Pengok Yogyakarta. Pembangunan embung dimaksudkan untuk persediaan air dan juga mencegah banjir. Demikian dijelaskan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Ir. Edy Muhmmad.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Provinsi DIY, Ir.Hananto, MSc., mengatakan, “Tahun 2012 ini Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program ruang terbuka hijau. Bantuan itu dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar sukses dalam merealisasikan ruang terbuka hijau.
http://new.jogjatv.tv/berita/20/09/2012/bhi-kebijakan-pembangunan-ruang-terbuka-hijau-kota-yogyakarta

Wednesday, September 19, 2012

BHI - Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

BHI
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Sabtu 15 September 2012

Secara struktural perempuan sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Hal ini tidak lepas dari budaya patriarki yang memposisikan perempuan sebagai kelas ke dua atau subordinat dari laki-laki. Kebijakan pemerintah yang termanisfestasi dalam produk hukum pun masih belum berpihak pada kaum perempuan, misalnya Perda Prostitusi di Bantul.
Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan tidak selamanya dilakukan oleh laki-laki, namun ada juga yang dilakukan oleh sesama perempuan. Bahkan secara sistemik, diskriminatif terhadap perempuan sudah membudaya, misalnya siswi hamil dilarang ikut ujian, perempuan dilarang keluar malam hari, perempuan harus sunat dan lain-lain. Bahkan, buku-buku pelajaran SD yang memuat tulisan ibu menanak nasi, bapak membaca koran juga dinilai mendidik anak untuk menempatkan posisi perempuan sebagai kelas ke dua. Demikian dikatakan oleh Bagian Pengembangan Program LSM “Satu Nama” Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) Asteria Metta.

Budaya patriarki yang melekat kuat dalam masyarakat inilah yang harus dibenahi agar perempuan mendapatkan haknya sama dengan laki-laki. Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) saat ini sedang mengawal Perda perlindungan korban kekerasan dan mendorong berbagai macam advokasi, misalnya hak perempuan mendapatkan aborsi yang aman dan legal. Legalitas aborsi mencuat menyusul banyaknya korban pemerkosaan di bawah umur. Perempuan korban perkosaan ini biasanya tidak mau hamil karena secara sosial mendapat cibiran dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, korban kemudian menggugurkan janin dalam kandungannya dengan cara tidak aman. Lain halnya jika ada kebijakan yang melindungi hak reproduksi perempuan maka kasus aborsi tidak aman tidak akan terjadi.
Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) merupakan jaringan yang anggotanya terdiri dari individu ataupun LSM di Yogyakarta dan luar Yogyakarta. JPY concern terhadap issu perempuan dan anak. Sebagai jaringan, JPY mengupayakan advokasi hingga terjadi perubahan di tingkat kebijakan.

Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta, Hamzal Wahyudin mengatakan, “Dalam ilmu kriminologi perempuan adalah kaum rentan yang sering menjadi korban kekerasan”. Maka sudah sewajarnya hukum memberikan perlindungan lebih kepada kaum perempuan. Perempuan harus didorong agar berkembang sama seperti laki-laki dan tidak dibatasi ruang lingkupnya. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lemah harus dibenahi agar perempuan mampu mengutarakan pendapatnya. Saat ini LBH sedang mengawal proses legislasi DPR agar seluruh produk hukum yang berkaitan dengan perempuan bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan. Selain itu LBH memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan tanpa memungut biaya.
http://new.jogjatv.tv/berita/18/09/2012/bhi-anti-kekerasan-terhadap-perempuan