Gardu Projo Tamansari - Peran DPRD Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul

Gardu Projo Tamansari
Peran DPRD Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul
Senin 3 September 2012

Isu sampah saat ini menjadi masalah nasional yang makin pelik. Pertumbuhan penduduk yang makin pesat menyebabkan pertambahan sampah makin tak terkendali. Keadaan ini  mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Satu-satunya jalan untuk menangani sampah, yakni dengan menyadarkan masyarakat agar mengelola sampah secara mandiri.
Selama ini, sampah yang dihasilkan warga Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul masuk ke TPA Piyungan yang jumlah mencapai sekitar 12 ton perbulan. Dari 12 ton ini ternyata yang dihasilkan warga Bantul hanya 10% saja. Sedikitnya sampah warga Bantul yang masuk ke TPA Piyungan dikarenakan kesadaran warga untuk mengelola sampah secara mandiri sudah cukup baik. Demikian diungkapkan oleh Kepala BLH Kabupaten Bantul, Drs. Suwito.

DPRD Kabupaten Bantul sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintah di Kabupaten Bantul menggunakan perannya sebagai legislator dalam membantu menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Bantul. Untuk meminalisir jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Komisi C DPRD Bantul menerbitkan Perda no 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, Bariq Gufron.

Dengan terbitnya Perda ini diharapkan kuantitas sampah akan bisa dikurangi, sehingga berdampak baik pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Perda ini mengatur masyarakat agar mengelola sampah di setiap rumah tangga. Sebaiknya di setiap rumah warga menyediakan tiga kantong sampah, yakni kantong untuk sampah organic seperti sisa makanan, kantong untuk sampah plastic, kertas, dan kantong untuk sampah material bangunan seperti paku, kaca dan lain-lain.
Dalam hal penanganan sampah, Kabupaten Bantul menerapkan pendekatan ekonomi, yakni dengan mendirikan bank sampah. Dengan cara ini, setiap rumah tangga diwajibkan memilah sampah, selanjutnya sampah yang telah dipilah tersebut akan diambil oleh jejaring sampah. Nantinya setelah dalam kurun waktu satu bulan warga akan menerima uang dari sampah yang dikumpulkan tersebut.
Saat ini di Bantul terdapat sekitar 45 jejaring sampah. Kelompok ini bertugas mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Dalam melakukan tugasnya jejaring sampah mendapat bantuan dari pemerintah berupa mesin komposter dan juga gerobak sampah. Desa Badegan Kecamatan Bantul merupakan salah satu desa yang sudah melakukan pengelolaan sampah. Bahkan desa ini sering menjadi tujuan studi banding dari daerah lain dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah.

Read More..

BHI - Penataan PKL di Obyek Wisata Kabupaten Bantul

BHI
Penataan PKL di Obyek Wisata Kabupaten Bantul
Senin 3 September 2012
Setiap musim liburan beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul, khususnya pantai Parangtritis selalu dibanjiri wisatawan. Moment ini tentu mendatangkan berkah bagi para pedagang yang menjajakan dagangan di sekitar obyek wisata. Namun keberadaan para pedagang ini menimbulkan masalah tersendiri karena rata-rata pedagang tersebut adalah pedagang asongan yang berasal dari luar wilayah Parangtritis. Sementara itu, para pedagang setempat yang memiliki kios justru kalah bersaing dengan pedagang asongan dari luar daerah.
Ketua Paguyuban Tirta Anugerah Parangtritis, Barjan mengatakan, “Pedagang yang memiliki kios di Parangtritis merasa dirugikan oleh pedagang asongan terutama yang menjual makanan.” Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari dinas terkait untuk mengatur keberadaan pedagang asongan ini”. Saat ini Paguyuban Tirta Anugerah beranggotakan 54 pedagang. Mereka  adalah pedagang yang memiliki kios berserta bukti kepemilikannya.

Menanggapi banyaknya pedagang asongan di Parangtritis yang jumlahnya mencapai ratusan, Dinas Ketertiban Kabupaten Bantul membuat aturan bahwa tidak boleh ada pedagang di selatan conblok Parangtritis. Untuk mensterilkan area ini dari pedagang maka ditempatkan Satgas Ketertiban sebanyak 15 orang. Demikian diungkapkan oleh Komandan Satpol PP Kabupaten Bantul, Drs. Kandiawan, MM.

Lebih lanjut, Kandiawan mengatakan, “Saat ini Perda PKL Bantul sedang disusun.” Pemerintah Kabupaten Bantul berprinsip sepanjang PKL tersebut adalah orang bantul maka akan berkontribusi menghidupkan ekonomi kelas menengah bawah. Para pedagang itu umumnya  tidak tergoyahkan oleh resesi ekonomi.
Bagi pemerintah Kabupaten Bantul aspek keindahan tidak menjadi prioritas utama,sehingga keberadaan PKL yang sering dinilai mengganggu keindahan tidak menjadi masalah. Yang penting seluruh masyarakat Bantul memiliki matapencaharian untuk mengakses pangan.
Berbeda dengan para PKL di daerah lain, di Kabupaten Bantul PKL sanggup ditata tanpa syarat, sepanjang penataan tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih utama. Dengan demikian di Bantul tidak pernah terjadi konflik antara petugas Satpol PP dengan PKL.

Read More..