BHI Pelayanan Publik Pertanahan dalam Konteks Keistimewaan DIY

Rabu 12 September 2012
Pasca pengesahan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY pada 30 Agustus 2012 maka status tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground (SG – PAG) semakin jelas. Saat ini kraton dan kadipaten Paku alaman adalah subyek hak dari tanah SG-PAG. Sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa menerbitkan sertifikat tanah yang dimiliki Kraton maupun Kadipaten Paku Alaman. Sebelum ada UUK, BPN tidak bisa menerbitkan sertikat tanah SG-PAG namun hanya sebatas mencatat saja.

Sebagai pemilik tanah SG-PAG, Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman adalah sebagai subyek hak atas tanah tersebut. Dalam hal ini Kraton dan Kadipaten Paku Alaman bersifat sebagai badan hukum namun tidak sama seperti badan hukum lainnya, seperti koperasi ataupun bank. Namun status badan hukum yang melekat pada Kraton dan Paku Alaman lebih istimewa dan bukan merupakan produk Kementrian Dalam Negri. Demikian disampaikan oleh Tim Asistensi UUK DIY, Suyitno, SH, M.S.

Setelah Kraton dan Kadipaten Paku Alaman resmi sebagai pemilik SG-PAG maka tanah tersebut bisa didaftarkan di BPN. Selanjutnya, warga ataupun badan hukum yang menggunakan tanah SG-PAG bisa mendapatkan sertifikat dari BPN asalkan punya surat ijin kekancingan dari Kraton maupun Kadipaten Paku Alaman. Inilah aspek kearifan local yang tercantum dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang sedang ditelusuri oleh BPN. Demikian diungkapkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi DIY, Ir. Adidarmawan, M.Eng.Sc.

Read More..

BHI - Posdaya Wujudkan Kemandirian Keluarga

BHI
Posdaya Wujudkan Kemandirian Keluarga
Senin 10 September 2012

Keluarga merupakan inti dari terbentuknya masyarakat dan negara. Keluarga yang sejahtera dan berkualitas akan menentukan kemajuan sebuah bangsa. Untuk itu pemerintah punya peranan penting dalam menciptakan keluarga yang sejahtera dan mandiri. Ada beberapa program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga, diantaranya adalah program posdaya yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga.
Kecamatan Danurejan Yogyakarta merupakan salah satu pilot project pelaksanaan program Posdaya. Untuk pelaksanaan program ini mendapat pendampingan dari mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kehadiran mahasiswa KKN di kecamatan Danurejan memberikan pemahaman tentang program pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Demikian disampaikan oleh Camat Danurejan Yogyakarta, Octo Noor Arafat, SIP.

Salah satu kampung di kecamatan Danurejan yakni Kampung Tegalkemuning telah menerapkan program Posdaya. Ibu-ibu di kampung tersebut memproduksi jajanan enak dan sehat yang kemudian dititipkan di toko-toko terdekat. Karena memproduksi kuliner yang enak dan sehat maka Posdaya di kampung itu disebut kampung “Kulihat” yang merupakan kependekan dari kuliner sehat. Anggota kampung “Kulihat” saat ini ada 30 keluarga yang terdiri lebih dari 80 jiwa. Anggota Posdaya “Kulihat” membuat jajanan pasar lezat seperti martabak pisang, martabak daging, lemper dan lain-lain. Melalui pemberdayaan ekonomi keluarga tersebut kesejahteraan keluarga meningkat sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang. Demikian diungkapkan oleh Ketua Posdaya Kampung “Kulihat”, Sumilan.

Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr.H.Maksudin, MA mengatakan, “Posdaya merupakan inisiatif Prof. Haryono Suyono dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri di Jakarta. Yayasan ini bekerjasama dengan tujuh perguruan tinggi untuk melaksanakan program Posdaya. Perguruan tinggi tersebut antaralain UIN, UGM, UAD, APMD, UST dan Janabadra. Posdaya memiliki empat pilar dalam meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian UIN menambahkan satu pilar lagi yaitu agama.

Dengan sosialisasi yang optimal akhirnya program posdaya diterima oleh masyarakat. Yayasan Dana Sejahtera Mandiri siap memberikan modal jika anggota Posdaya penuh tanggungjawab melaksanakan programnya.
http://new.jogjatv.tv/berita/12/09/2012/bhi-posdaya-wujudkan-kemandirian-keluarga

Read More..