Menjaga Perdamaian di City Of Tolerance

BHI
Menjaga Perdamaian di City Of Tolerance
Selasa 4 Oktober 2012

Yogyakartadisebut sebagai City of Tolerance karena kota ini mampu menjaga toleransi antar suku dan agama yang bernafas di kota ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa Yogyakarta menjadi barometer dalam hal toleransi dan perdamaian. Di kota ini segala permasalahan masih bisa didialogkan sehingga tidak sampai terjadi konflik.
Situasi kondusif di Yogyakarta dipengaruhi oleh tiga pilar, yakni 1) kraton sebagai center of culture. Apapun yang diungkapkan Sultan biasanya menjadi pegangan masyarakat dalam bertindak. 2) Perguruan tinggi di Yogyakarta cukup populis. 3) tokoh-tokoh agama di Yogyakarta sangat proaktif dalam menghadapi hal-hal yang mengarah konflik. Demikian disampaikan oleh Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) KH. Abdul Muhaimin.

Konflik yang bersumber dari masalah agama saat ini sering muncul. Sebenarnya konflik ini tidak semata-mata berakar dari masalah agama namun lebih disebabkan oleh persoalan sosial. Dulu para wali sangat menerima kehadiran aliran syiah di nusantara. Mereka tidak dianggap kafir tetapi ideologinya tidak boleh dikembangkan. Sedangkan budayanya diijinkan berkembang di nusantara, misalnya tradisi membuat jenang suran di Yogyakarta. Ini adalah warisan budaya yang berasal dari Syiah. Dulu masuknya aliran syiah di nusantara tidak menimbulkan konflik karena Wali Songo mempunyai strategi budaya yang tepat untuk menampung semua aliran agama yang ada di nusantara. Sementara itu, konflik antar aliran agama yang terjadi saat ini disebabkan karena para ulama tidak mempunyai strategi budaya seperti pada jaman Wali Songo.
Menurut Guru besar Fakultas Hukum&Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM, Prof.DR.Sudjito,SH,MSi, maraknya aksi-aksi brutal di beberapa daerah dipengaruhi oleh pola pikir parsialistik. Masing-masing kelompok berpikir menurut logikanya sendiri-sendiri. Untuk mengatasi situasi brutal ini dibutuhkan pola pikir holistic dan berlandaskan pancasila.

Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai religius, kebenaran, kemanusiaan, persatuan dan keadilan saat ini perlu diangkat kembali agar menjadi pegangan hidup masyarakat. Namun demikian, penanaman nilai pancasila harus menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan konteks jaman sekarang. Pancasila harus ditanamkan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga. Nilai toleransi harus lebih dikuatkan agar tercipta kedamaian. Selain itu, pemerintah daerah harus berperan serta menciptakan perdamaian dengan membuat kebijakan yang kondusif sehingga masyarakat tidak akan saling mencaci. Yang lebih utama, masyarakat harus mewaspadai factor eksternal yang bisa menyebabkan perpecahan bangsa. Para tokoh pendidik dan ulama harus peka terhadap masuknya ideologi yang membawa paham individual liberal yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa.
http://new.jogjatv.tv/berita/07/09/2012/bhi-menjaga-perdamaian-di-city-tolerance

Read More..

Gardu Projo Tamansari - Peran DPRD Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul

Gardu Projo Tamansari
Peran DPRD Dalam Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul
Senin 3 September 2012

Isu sampah saat ini menjadi masalah nasional yang makin pelik. Pertumbuhan penduduk yang makin pesat menyebabkan pertambahan sampah makin tak terkendali. Keadaan ini  mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Satu-satunya jalan untuk menangani sampah, yakni dengan menyadarkan masyarakat agar mengelola sampah secara mandiri.
Selama ini, sampah yang dihasilkan warga Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul masuk ke TPA Piyungan yang jumlah mencapai sekitar 12 ton perbulan. Dari 12 ton ini ternyata yang dihasilkan warga Bantul hanya 10% saja. Sedikitnya sampah warga Bantul yang masuk ke TPA Piyungan dikarenakan kesadaran warga untuk mengelola sampah secara mandiri sudah cukup baik. Demikian diungkapkan oleh Kepala BLH Kabupaten Bantul, Drs. Suwito.

DPRD Kabupaten Bantul sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintah di Kabupaten Bantul menggunakan perannya sebagai legislator dalam membantu menyelesaikan masalah sampah di Kabupaten Bantul. Untuk meminalisir jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Komisi C DPRD Bantul menerbitkan Perda no 15 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, Bariq Gufron.

Dengan terbitnya Perda ini diharapkan kuantitas sampah akan bisa dikurangi, sehingga berdampak baik pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Perda ini mengatur masyarakat agar mengelola sampah di setiap rumah tangga. Sebaiknya di setiap rumah warga menyediakan tiga kantong sampah, yakni kantong untuk sampah organic seperti sisa makanan, kantong untuk sampah plastic, kertas, dan kantong untuk sampah material bangunan seperti paku, kaca dan lain-lain.
Dalam hal penanganan sampah, Kabupaten Bantul menerapkan pendekatan ekonomi, yakni dengan mendirikan bank sampah. Dengan cara ini, setiap rumah tangga diwajibkan memilah sampah, selanjutnya sampah yang telah dipilah tersebut akan diambil oleh jejaring sampah. Nantinya setelah dalam kurun waktu satu bulan warga akan menerima uang dari sampah yang dikumpulkan tersebut.
Saat ini di Bantul terdapat sekitar 45 jejaring sampah. Kelompok ini bertugas mengolah sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Dalam melakukan tugasnya jejaring sampah mendapat bantuan dari pemerintah berupa mesin komposter dan juga gerobak sampah. Desa Badegan Kecamatan Bantul merupakan salah satu desa yang sudah melakukan pengelolaan sampah. Bahkan desa ini sering menjadi tujuan studi banding dari daerah lain dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah.

Read More..