BHI - Penataan PKL di Obyek Wisata Kabupaten Bantul

BHI
Penataan PKL di Obyek Wisata Kabupaten Bantul
Senin 3 September 2012
Setiap musim liburan beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul, khususnya pantai Parangtritis selalu dibanjiri wisatawan. Moment ini tentu mendatangkan berkah bagi para pedagang yang menjajakan dagangan di sekitar obyek wisata. Namun keberadaan para pedagang ini menimbulkan masalah tersendiri karena rata-rata pedagang tersebut adalah pedagang asongan yang berasal dari luar wilayah Parangtritis. Sementara itu, para pedagang setempat yang memiliki kios justru kalah bersaing dengan pedagang asongan dari luar daerah.
Ketua Paguyuban Tirta Anugerah Parangtritis, Barjan mengatakan, “Pedagang yang memiliki kios di Parangtritis merasa dirugikan oleh pedagang asongan terutama yang menjual makanan.” Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari dinas terkait untuk mengatur keberadaan pedagang asongan ini”. Saat ini Paguyuban Tirta Anugerah beranggotakan 54 pedagang. Mereka  adalah pedagang yang memiliki kios berserta bukti kepemilikannya.

Menanggapi banyaknya pedagang asongan di Parangtritis yang jumlahnya mencapai ratusan, Dinas Ketertiban Kabupaten Bantul membuat aturan bahwa tidak boleh ada pedagang di selatan conblok Parangtritis. Untuk mensterilkan area ini dari pedagang maka ditempatkan Satgas Ketertiban sebanyak 15 orang. Demikian diungkapkan oleh Komandan Satpol PP Kabupaten Bantul, Drs. Kandiawan, MM.

Lebih lanjut, Kandiawan mengatakan, “Saat ini Perda PKL Bantul sedang disusun.” Pemerintah Kabupaten Bantul berprinsip sepanjang PKL tersebut adalah orang bantul maka akan berkontribusi menghidupkan ekonomi kelas menengah bawah. Para pedagang itu umumnya  tidak tergoyahkan oleh resesi ekonomi.
Bagi pemerintah Kabupaten Bantul aspek keindahan tidak menjadi prioritas utama,sehingga keberadaan PKL yang sering dinilai mengganggu keindahan tidak menjadi masalah. Yang penting seluruh masyarakat Bantul memiliki matapencaharian untuk mengakses pangan.
Berbeda dengan para PKL di daerah lain, di Kabupaten Bantul PKL sanggup ditata tanpa syarat, sepanjang penataan tersebut digunakan untuk kepentingan yang lebih utama. Dengan demikian di Bantul tidak pernah terjadi konflik antara petugas Satpol PP dengan PKL.