BHI - Penegakan Perda di Kota Yogyakarta

BHI
Penegakan Perda di Kota Yogyakarta
Jumat 31 Agustus 2012
Peraturan daerah (Perda) di Kota Yogyakarta berlaku untuk seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat pejabat. Realitanya, banyak masyarakat yang tidak mematuhi Perda namun justru lebih takut pada aparat yang diberi wewenang untuk menegakkan Perda. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya sosialisasi di masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Anton Prabu Semendawai, SH mengatakan, “Rata-rata Perda yang dihasilkan DPRD Kota Yogyakarta sudah baik dibandingkan daerah lain. Hal ini terbukti ketika diajukan ke Kemendagri Perda tersebut tidak ditolak.” Namun setelah Perda disahkan terkadang menemui kendala dalam pelaksanaanya di lapangan. Untuk itu pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mensosialisasikan Perda ke masyarakat melalui selebaran, sehingga seluruh warga akan mengetahuinya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti, S Psi mengungkapkan, “Suksesnya penegakan Perda tergantung dari beberapa aspek.” Pertama, Perda tersebut harus sesuai dengan realitas di lapangan. Jika belum sesuai maka perlu dievaluasi kembali agar bisa diimplementasikan di masyarakat. Kedua, Sumber daya manusia, yakni aparat penegak Perda baik kwantitas maupun kwalitasnya harus sesuai. Ketiga adalah sarana dan prasarana harus tersedia. Keempat yakni tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda. Jika Perda disosialisasikan dengan baik maka masyarakat tentu akan mematuhinya.

Penegakan Perda tidak lepas dari keberadaan Dinas Ketertiban yang dalam hal ini membawahi Satpol PP. Di Kota Yogyakarta terdapat 53 Perda besanksi pidana. Untuk penegakan Perda ini Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta masih mengalami kekurangan personil. Idealnya untuk menegakkan Perda di Kota Yogyakarta dibutuhkan 530 personil. Namun saat ini personil yang ada hanya 263 orang. Sehingga harus mengoptimalkan kinerja personil yang ada. Dalam menegakkan Perda, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta memiliki motto “Tertib tanpa Konflik”. Pendekatan persuasive lebih ditekankan daripada represif. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Suryanto, SH.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chang Wendriyanto, SH mengatakan, “Penegakan Perda di Kota Yogyakarta tidak tebang pilih. Terbukti dengan ditutupnya tiga toko berjejaring di Yogyakarta, yang masing-masing berlokasi di Jalan Bhayangkara, Jalan HOS Cokroaminoto dan di depan stasiun Tugu.